uu no 13 tahun 2008. 2002. uu no 13 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. 33 Tahun 2004, UU No. Undang-undang (UU) No. UMUM Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. 1, LN. 19 Tahun 2016; UU No. Undang Undang ITE pasal 27 ayat 3 dalam penerapannya, pasal ini tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat. Hal ini terlihat dari terlaksananya program-program yang sedang berjalan, meskipun dalam pelaksanaannya belum efesien. Status Regulasi. Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan. UU No. Untuk melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. Undang-undang (UU) NO. Namun di sisi lain, KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Mengingat : 1. perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sudah terlaksana. 143, TLN No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. KETENTUAN LAIN-LAIN 13. 2008/NO. Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-undang (UU) NO. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 55 – 56): Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. ABSTRAK PERATURAN. 2003/NO. Tipe Dokumen. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. b. 10 Tahun 2008. SANKSI ADMINISTRATIF 11. Tipe Dokumen. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. 77, TLN No. 5339, LL SETNEG: 35 HLM. Login. 26 Tahun 2008 . 386 tahun 2012 tentang persetujuan proyek pendirian jalur elektronik untuk pelayanan jemaah haji. Undang-undang Nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang -undang ini dinyatakan tetap berlaku. 10 Tahun 2008, dan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji . 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; 2) Bepalingen betreffende. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) NO. Download dalam format PDF [klik di sini] Download dalam format MS. Nomor: 13 TAHUN 1956 (13/1956) Tanggal: 3 MEI 1956 (JAKARTA) Sumber: LN 1956/27. -. 36 Tahun 2008 (revisi) tentang PPh, Pasal 17 berfungsi dalam mengatur tarif yang. Produk hukum berbentuk UU tentang haji yang pertama. M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 14. Pengaturanseperti ini menimbulkan multi tafsir. Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Papua. proyek saudara: artikel Wikipedia. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sabu Raijua. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Rencana Tata Ruang. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa. Ibadah Haji dan semua. WORD [klik di sini]Edited by Cermati. Diubah. 14. 14 November 2008 Sumber. 14 Tahun 2005 “GURU DAN DOSEN” UU No. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" - Dokumen ini. Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta. com 13 Maret 2023 URL telah disalin Sejak pertama kali diundang-undangkan tahun 1983, Undang-Undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. 1. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 . 13, LN. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12. 2012 No. Jika pekerjaan dijalankan di malam hari atau berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan tubuh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam dalam sehari dan 5 jam dalam seminggu. Diunduh 20 kali. 13 November 2008 Tanggal Pengundangan. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Toraja Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan. KETENTUAN UMUM 2. 17, LN. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 6. bahwa strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta untuk memulihkan sektor ekonomi, perlu disertai dengan. Berita Terupdate. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN 2019. (UU) NO. 000. Tematik. Undang-undang (UU) NO. Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal mendahului tagihan pemegang hipotek kapal. UU No. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 19, LN. Tipe Dokumen. 36, LN. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 (UU/2008/14) (2008). UU No. 39, TLN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . 13 Tahun 2016 Paten MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Penghasilan Kena Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 (UU/2008/18) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 6801 jdih. metode yang digunakan. Undang-undang (UU) NO. Kalau ada aparat penegak hukum yang mengingkari SEMA, LBH Pers berharap masyarakat segera melaporkannya. NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangUndang-undang (UU) No. peraturan. 3. pdf. PEMBATALAN PERJANJIAN. (2). 10 Tahun 2008. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Buru Selatan di wilayah Provinsi Maluku dalam. KETENTUAN PENUTUP; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. UU 34 Tahun 2009. 27. 14 Tahun 2008; UU No. E. Pemerintah telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan agar tidak merugikan berbagai pihak, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. KETENTUAN PIDANA 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana. 52, LN. Mengubah UU No. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 4. 3. Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka - mendukung transformasiperekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 13: Tahun: 2008: Tentang: PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 28 April 2008: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Ini Perbedaan Pokok UU 13/2008 dengan UU 8/2019 Tentang Haji & Umrah. Nomor. UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk . U. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4880, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanat UU No. HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 (UU/2009/12) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan Pasal 13 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:. 176, TLN NO. 14. Biaya tersebut meliputi biaya untuk kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak. Pada tahun 1968, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 6042, LL SETNEG : 47 HLM. KETENTUAN UMUM. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU KIP disahkan pada 30 april 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan , yaitu pada 30 April 2010. Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Judul. " Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pasal 14 ayat (1) UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. KETENTUAN PIDANA 12. Penjelasan 14 hlm. Undang-undang (UU) No. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang. 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyaraatan; UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Judul. 79, LN. go. UU 6 Tahun 1983. Aturan Jam Kerja. berstatus sebagai. Pasal 13 (1) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). Penyelenggaraan Ibadah Haji - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam Negara. Judul. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. UU No. 3 Tahun 2008 . METADATA PERATURAN. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Ikhtisar imbalan pasca-kerja sesuai UUK13/2003. Undang-undang (UU) NO. NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 16, LN. 4925, LL SETNEG : 12. Dalam Undang-Undang (UU) yang dikenal dengan istilah UU PIHU tersebut, terdapat cukup banyak perbedaan yang signifikan antara substansi pokok dalam. KETENTUAN PERALIHAN 14. Category. 13 - 2008. 28 Tahun 2002; UU No. 2008/NO. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. U. 10 Tahun 2008. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. 13. BPKH adalah singkatan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.